Menakar Aset Daerah untuk Koperasi Desa di Sulawesi Tenggara
Berita Sulawesi TenggaraOpini

Menakar Aset Daerah untuk Koperasi Desa di Sulawesi Tenggara

18 November 2026 Redaksi Kopdes Merah Putih

Pemanfaatan aset daerah menjadi kunci baru bagi koperasi desa di Sulawesi Tenggara untuk memperkuat kemandirian ekonomi di luar sekadar papan nama.

Mengubah Aset Tidur Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal

Di berbagai pelosok Sulawesi Tenggara, dari pesisir Konawe hingga dataran tinggi Kolaka, wajah ekonomi desa sedang mengalami pergeseran. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan 47 titik aset daerah untuk dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan koperasi desa dan kelurahan menjadi langkah yang patut dicermati. Aset-aset ini, yang sebelumnya berupa lahan kosong, eks gedung perkantoran, hingga area terminal tipe B, kini mulai dialihfungsikan menjadi gerai usaha, gudang distribusi, dan sentra kegiatan ekonomi produktif. Bagi pengurus koperasi di lapangan, kebijakan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan jawaban atas tantangan klasik mengenai ketiadaan ruang usaha yang representatif.

Data jaringan Kopdes Merah Putih mencatat ada 380 koperasi desa di wilayah ini dengan dukungan 66.000 anggota yang tersebar di berbagai kabupaten. Dengan adanya dukungan aset dari pemerintah, koperasi kini memiliki pijakan fisik yang lebih kokoh. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola aset tersebut agar tidak menjadi beban biaya pemeliharaan, melainkan menjadi pusat perputaran komoditas lokal seperti rumput laut, kakao, hingga hasil tambang rakyat yang dikelola secara berkelanjutan. Keberhasilan pemanfaatan aset ini akan menjadi tolok ukur apakah koperasi desa mampu bertransformasi dari sekadar entitas formal menjadi pemain utama dalam rantai pasok daerah.

Menghindari Tumpang Tindih Peran di Tingkat Desa

Salah satu isu krusial yang sering muncul di lapangan adalah irisan fungsi antara koperasi desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di banyak desa di Sulawesi Tenggara, kedua lembaga ini sering kali berebut ceruk pasar yang sama, terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok atau pengelolaan potensi wisata desa. Tanpa pembagian peran yang tegas, energi pengurus koperasi akan habis untuk urusan internal yang tidak produktif. Kebijakan yang ada saat ini menuntut adanya koordinasi yang lebih matang agar koperasi dapat fokus pada fungsi agregasi produk, sementara BUMDes mungkin lebih berperan dalam pengelolaan aset desa yang bersifat infrastruktur.

Koperasi desa di Sulawesi Tenggara memiliki keunggulan komparatif jika mampu mengonsolidasikan hasil produksi petani dan nelayan secara kolektif. Misalnya, koperasi di wilayah pesisir dapat memfokuskan diri pada pengolahan pascapanen rumput laut, sementara koperasi di wilayah pegunungan fokus pada komoditas perkebunan. Dengan membagi fokus usaha, koperasi tidak perlu bersaing dengan BUMDes, melainkan justru bisa menjadi mitra strategis dalam distribusi produk ke pasar yang lebih luas. Kejelasan regulasi di tingkat kabupaten sangat dibutuhkan agar setiap desa memiliki peta jalan yang jelas mengenai pembagian peran ini, sehingga dana desa yang mencapai 15 miliar rupiah dalam jaringan kita dapat terserap secara optimal untuk kegiatan produktif.

Tantangan Kualitas SDM dan Tata Kelola Keuangan

Memiliki aset fisik dan legalitas badan hukum hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya bagi koperasi desa di Sulawesi Tenggara terletak pada kapasitas sumber daya manusia. Banyak pengurus koperasi yang masih memerlukan pendampingan intensif dalam hal manajemen risiko, pencatatan keuangan digital, dan negosiasi pasar. Ketergantungan pada pola pikir lama yang bersifat pasif harus segera ditinggalkan. Koperasi harus mampu menyusun rencana bisnis yang realistis, yang mampu membaca peluang pasar di Kendari maupun pasar ekspor, seperti yang telah dibuktikan oleh koperasi di Konawe Selatan melalui ekspor arang tempurung kelapa.

Digitalisasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak. Penggunaan instrumen seperti virtual account dan QRIS bukan lagi sekadar tren, melainkan alat untuk menjaga transparansi yang sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan anggota. Jika koperasi mampu menunjukkan tata kelola yang bersih dan profesional, akses permodalan dari perbankan lokal seperti Bank Sultra akan terbuka lebih lebar. Kita perlu mendorong pelatihan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi pelatihan teknis yang langsung menyentuh aspek operasional harian, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengendalian mutu produk agar standar pasar nasional dapat terpenuhi.

Menatap Masa Depan Koperasi yang Berdaulat

Ke depan, koperasi desa di Sulawesi Tenggara harus berani melangkah lebih jauh dari sekadar koperasi simpan pinjam atau penyedia sembako. Potensi hilirisasi produk lokal adalah peluang emas yang belum tergarap maksimal. Dengan dukungan aset daerah yang telah disiapkan, koperasi harus mulai membangun unit-unit pengolahan sederhana yang mampu meningkatkan nilai tambah produk petani dan nelayan. Jika koperasi mampu mengolah rumput laut menjadi produk setengah jadi atau mengemas kakao dengan standar yang lebih baik, maka keuntungan yang didapat akan jauh lebih besar bagi kesejahteraan anggota.

Kemandirian koperasi desa adalah kunci untuk memutus rantai ketergantungan pada tengkulak yang selama ini sering menekan harga di tingkat produsen. Dengan semangat gotong royong yang menjadi napas utama, koperasi desa di Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi yang tangguh. Kita tidak sedang membangun koperasi untuk satu atau dua tahun, melainkan membangun ekosistem ekonomi yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pemanfaatan aset yang optimal, dan SDM yang kompeten, koperasi desa di Sulawesi Tenggara akan mampu berdiri tegak sebagai subjek ekonomi yang berdaulat di tanahnya sendiri.

Artikel redaksi Kopdes Merah Putih.